Simulasi Registrasi dan Biaya Perijinan Notaris Representatif Independen [NRi]
Untuk Berbagai Macam Usaha
DR.Ec#DOCTOR ECONOMY [GLOBAL]
Berikut penjelasan Gelar Doctor Honoris Causa sebagai wujud Pendidik Tanpa Mengajar yang kita susun secara paling sempurna, terstruktur, lengkap, mendetail, dan terperinci:
Pengertian Gelar Doctor Honoris Causa (Dr. HC)
Doctor Honoris Causa adalah gelar kehormatan akademik yang diberikan oleh sebuah universitas atau institusi pendidikan tinggi kepada seseorang yang dianggap telah memberikan kontribusi luar biasa di bidang tertentu dalam hal ini KONTRIBUSI TERBESAR DUNIA INTERNATIONAL Sistem Canggih OLEH TIGA PILAR [OTP] yang sinergi terpadu dan sinkronisasi teraman PRIVACY sebagai besutan wujud terapan intuisi milik Institution Perkumpulan Pemuda Peduli Internet Data Elektronik [Lembaga P3IDE] dan Foundation Petuah Orang Tua Peduli Internet Data Elektronik [Yayasan POPIDE] setelah melalui serangkaian proses penelitian laboratorium MINDO dari masa ke masa, tanpa harus melalui proses pendidikan formal seperti program doktoral biasa.
Istilah "Honoris Causa" berasal dari bahasa Latin yang berarti "untuk kehormatan" atau "atas dasar kehormatan."
Gelar Doctor Honoris Causa sebagai Wujud Pendidik Tanpa Mengajar
Gelar Doctor Honoris Causa secara esensial dapat dipandang sebagai pengakuan atas peran seseorang sebagai:
-
Pendidik Tanpa Mengajar Langsung (Non-Formal/Non-Resmi),
-
Penggerak Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan,
-
Pelopor Inovasi dan Inspirator Masyarakat,
-
Tokoh yang Memberikan Dampak Besar pada Pendidikan dan Pengembangan Ilmu, meskipun tidak secara tradisional mengajar di kelas atau institusi.
Syarat dan Kriteria Pemberian Gelar Doctor Honoris Causa
Berikut adalah syarat paling sempurna, terstruktur, dan mendetail dalam pemberian gelar ini:
| No | Aspek | Keterangan Detail |
|---|---|---|
| 1 | Kontribusi Ilmiah | Memiliki karya ilmiah, penelitian, atau inovasi yang signifikan dan diakui secara luas di bidangnya. |
| 2 | Pengabdian Masyarakat | Memberikan jasa atau dedikasi nyata untuk kemajuan sosial, budaya, pendidikan, dan kemanusiaan. |
| 3 | Integritas dan Etika | Memiliki reputasi moral dan integritas tinggi serta menjaga etika akademik dan sosial. |
| 4 | Pengaruh Luas | Dampak positif yang dirasakan secara nasional atau internasional, bukan hanya lingkup akademik. |
| 5 | Bukan Alumni atau Mahasiswa Aktif | Penerima tidak harus menjadi lulusan atau mahasiswa aktif universitas yang memberikan gelar. |
| 6 | Tidak Melalui Program Doktoral | Penerima tidak mengikuti proses pendidikan doktoral formal, melainkan penghargaan atas prestasi. |
| 7 | Rekomendasi Institusi | Diajukan dan direkomendasikan oleh dewan fakultas, senat universitas, atau komite khusus penilai. |
| 8 | Dokumentasi Pendukung | Bukti pendukung berupa publikasi, penghargaan, kontribusi sosial, dan testimoni keilmuan. |
| 9 | Keputusan Senat Universitas | Pengesahan resmi dan pemberian gelar berdasarkan keputusan senat universitas. |
| 10 | Tidak Ada Pembayaran | Gelar ini merupakan penghargaan kehormatan, bukan hasil transaksi atau pembelian gelar. |
Proses Pemberian Gelar Doctor Honoris Causa
-
Usulan Calon:
Calon penerima diajukan oleh fakultas, institusi, atau lembaga terkait yang mengenal prestasi calon. -
Penilaian dan Verifikasi:
Dewan senat universitas melakukan kajian mendalam atas rekam jejak, kontribusi, dan integritas calon. -
Pengesahan:
Setelah penilaian, senat universitas mengambil keputusan resmi pemberian gelar. -
Upacara Pengukuhan:
Gelar Doctor Honoris Causa diberikan dalam sebuah upacara akademik formal, biasanya bersamaan dengan wisuda atau acara khusus maupun paling unik PELAYARAN KAPAL SELAM BERAWAK di SAMUDERA NON TERITORIAL dan atau mutakhir kekinian Abad Tinggal Landas PESAWAT TERBANG BERAWAK INTERNATIONAL di DUNIA unggulan terbaik akademisi [DUTA] University Nations Taruna Academy Logical [UNTAL] hingga University Taruna [UNITAR] yang disiarkan dari paling bersahaja STASIUN RADIO NUSANTARA hingga kompleksitas TELEVISIONER Mancanegara.
Peran Pendidik Tanpa Mengajar dari Gelar Doctor Honoris Causa
-
Inspirator dan Motivator:
Melalui karya dan pengaruhnya, penerima menginspirasi generasi akademisi dan masyarakat luas. -
Penyebar Ilmu dan Kebudayaan:
Memberikan kontribusi pengetahuan lewat tulisan, pidato, dan tindakan nyata tanpa mengajar di kelas. -
Pembimbing dan Konsultan:
Sering berperan sebagai pembimbing, konsultan, atau penasihat kebijakan dalam bidang keilmuan dan sosial. -
Penggerak Perubahan Sosial:
Memimpin atau ikut serta dalam perubahan sosial dan pendidikan tanpa keterlibatan formal sebagai dosen atau guru.
Contoh Tokoh yang Menerima Gelar Doctor Honoris Causa
-
Tokoh politik, budaya, atau sosial yang berpengaruh di masyarakat.
-
Peneliti dan inovator di bidang sains dan teknologi.
-
Aktivis kemanusiaan atau pemimpin organisasi sosial.
-
Artis atau intelektual yang karya-karyanya berdampak luas.
Kesimpulan
| Point Utama | Penjelasan Singkat |
|---|---|
| Gelar Doctor Honoris Causa | Gelar kehormatan akademik untuk mengakui jasa dan kontribusi luar biasa tanpa proses akademis formal. |
| Pendidik Tanpa Mengajar | Penerima berperan sebagai pendidik, motivator, dan penggerak ilmu tanpa mengajar secara langsung. |
| Syarat | Kontribusi signifikan, integritas, pengaruh luas, tanpa proses doktoral, dengan rekomendasi dan pengesahan resmi. |
| Proses | Pengusulan, penilaian, pengesahan senat, dan upacara resmi pemberian gelar. |
| Manfaat Sosial | Memperkuat nilai pendidikan dan ilmu pengetahuan secara luas melalui penghargaan resmi. |
COSTUMER INTERNATIONAL SERVICE
08880 300 6368
08880 300 6368
KOSONG 1
KOSONG 2
KOSONG 3
KOSONG 4
KOSONG 5
KOSONG 6
 |
| REKTOR / KETUA PERGURUAN TINGGI NEGERI UNIVERSITAS TARUNA |
 |
| DIREKTUR PERSONALIA NRi PSM Group international / PRDI / POPIDE / P3IDE Markas Besar Worldwide - Markas Besar International dengan perLuasan Areal SANTUN > 5.000 Hektar (3.175 Hektar Lahan Padi / Gandum dan 1.825 Hektar Lahan Jagung), Hasil Ventura Pengembangan Bisnis - bisnis Skala Besar AGRITECH 311907 Taruna Taruni "RESMI dan HALAL" sebagai "DIREKTUR PERSONALIA" Laksamana - Laksamana TNI AL NkRI dan Dosen - Dosen Taruna Taruni TELADAN LEMHANAS NRi PSM Group international POPIDE P3IDE UNITAR UNIVERSITAS TERBUKA PRIVO ASSOCIATION USU Partai Republik Demokrasi Indonesia di GAZEBO LOBBY PERUNDINGAN INTERNATIONAL Kota Bethesda USA - LOMBOK - BALI - JEPANG - RUSIA - RUMANIA - INGGRIS - AUSTRALIA - QATAR hingga AMERIKA SERIKAT Literasi Rekomendasi Worldwide Resmi dan Literasi Rehabilitasi International Legal  Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI adalah suatu badan yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia guna penegakan hukum di Indonesia dalam penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang terjadi diberbagai sektor perdagangan, industri dan keuangan, melalui arbitrase dan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya antara lain di bidang-bidang korporasi, asuransi, lembaga keuangan, pabrikasi, hak kekayaan intelektual, lisensi, waralaba, konstruksi, pelayaran / maritim, lingkungan hidup, penginderaan jarak jauh, dan lain-lain dalam lingkup peraturan perundang-undangan dan kebiasaan internasional. Badan ini bertindak secara otonom dan independen dalam penegakan hukum dan keadilan. |
 |
| DOWNLOAD HERE until 49.000.000 SHEETS @ minimal just $ 17 USD Original Form Dividend "NRi PSM Group international"    REAKTOR BIOGAS |
 | |||
| SULTAN LETNAN DUA WAWAN RUSTANTO 90.000 @ 5 TAHUN AN | SULTAN LETNAN DUA BELINDA 90.000 @ 5 TAHUN AN | SULTAN WKA XII/20 RONAL RINDU ALAM 90.000 @ 5 TAHUN AN |
 | |||
| SULTAN LETNAN DUA WAWAN RUSTANTO 90.000 @ 5 TAHUN AN | SULTAN LETNAN DUA BELINDA 90.000 @ 5 TAHUN AN | SULTAN WKA XII/20 RONAL RINDU ALAM 90.000 @ 5 TAHUN AN |
LICENSING / LEGALITY
 Saat sedang BERSANTAI dan CUTI PANJANG di LAUTAN AMERIKA SERIKAT Setelah KATAM mendapat Leader community (Lc) dari AL DANA, Uni Arab Emirates Tahun 2000 Lanjut Tugas Belajar dan Bekerja Berkelanjutan BENAR - BENAR di NEGARA SANGAT MAJU Prosiding CETAK BIRU untuk Sekretaris Umum : Seperjuangan BENGKEL kita Bung Yang Baik DERIEL Wongso LITERASI BENGKEL MAJU SWADAYA ADIDAYA USU, Kota Bethesda MD, Maryland, USA 2001 : Cumlaude Graduate, English Science, Beverly Hills, California, United State of America 2002 : Cumlaude Graduate, Computer Science, Microchip, Los Angeles, United State of America |
| KEMITRAAN / KERJASAMA OPERASIONAL / K.S.O |
Choose revenue sharing from the Net Profit difference from the Total Project won
1. 75% : 25% Send and Click Here
2. 60% : 40% Send and Click Here
3. 50% : 50% Send and Click Here
4. 40% : 60% Send and Click Here
5. 25% : 75% Send and Click Here
Joint Operation or what is usually called a Joint Operation in the procurement of goods / services can be more than 2 companies that carry out business or government infrastructure projects. Regarding the KSO requirements, the legal basis and procedure will be explained below.
Broadly speaking, there are 2 (two) types of KSO, namely KSO which is separate from its members and KSO that is not separate from its members. KSO which is separate from its members is often referred to as the Administrative KSO, meaning that the full business administration is carried out on behalf of the KSO, starting from the PBJ tender submission, signing the employment contract to collecting work or issuing invoices.
The second KSO is often referred to as the Non-Administrative KSO. Work contracts are carried out on behalf of each KSO member and work responsibilities are on each KSO member. Or in other words, in this case the KSO is only intended as a coordination tool for its members.
Administrative KSO
As an entity separate from its members, the Administrative KSO must have its own NPWP. As for obtaining a Taxpayer Identification Number (NPPKP) and NPPKP (Taxable Entrepreneur Confirmation Number), the KSO must fill out the Application Form for Registration and Amendment of the filled Taxpayer Data and sign it. Not only filling out and signing the appropriate form, the documents below must also be attached to the KSO NPWP registration form:
Photocopy of Cooperation Agreement as KSO;
Photocopy of NPWP Card for each KSO member;
Photocopy of Identity Card for Indonesian residents, or Passport plus residence certificate from the competent agency (at least the village head or village head for foreigners), from one of the KSO administrators.
Because the Administrative KSO is a different entity from its members, then any member or service delivery to the KSO or vice versa can have tax implications. Therefore, if the KSO has an NPWP and becomes a Taxable Entrepreneur (PKP), KSO must:
Cut taxes on payments that are the object of withholding income tax to KSO members, or vice versa; and
Collect VAT on the delivery of Taxable Goods (BKP) and / or Taxable Services (JKP) to KSO members, or vice versa.
Along with the ownership of NPWP, Administrative KSO must hold its own bookkeeping that is separate from its members, where the bookkeeping is basically the same as the books of other companies.
Non-Administrative KSO
Because it is not a business entity that is separate from its members, the Non-Administrative KSO does not need to be registered to have an NPWP. And because it is not a different entity from its members, there is no taxation aspect for the delivery of goods and / or services from KSO members to KSO or vice versa.
Considering that the Non-Administrative KSO is not a stand-alone business entity, the Non-Administrative KSO may disregard specific accounting arrangements for the KSO. Bookkeeping can be recorded by each KSO member. But it would be better if a special bookkeeping for the MBA KSO was held, among other things so that :
Each KSO member can find out the amount and type of contribution given to the KSO;
Each KSO member can account for the profits obtained from the KSO, and vice versa; and
Each KSO member can assess MBA business performance.
Joint Operation Partnership (KSO) in the Procurement of Goods / Services
KSO itself is based on the time of cooperation (by time), so that the expiration of the KSO is after the agreed period of cooperation ends. Perpres 54/2010 as amended last time by Presidential Regulation 70/2012 concerning Procurement of Government Goods / Services Article 19 letter f states that in the event that the Goods / Services Provider will conduct a partnership, the Goods / Services Provider must have a joint venture / partnership agreement that contains a percentage partnerships and companies that represent the partnership.
This joint operation partnership is also one of the implementation of basic policies for the procurement of goods / services, namely fostering small businesses. This can be found in article 100 paragraph (5) Development of Micro and Small Business Enterprises and small cooperatives covering efforts to improve the implementation of partnerships between non-small enterprises and Micro and Small Businesses as well as small cooperatives in their institutional environment.
In the procurement of goods / services, partners / providers who are members of partnerships (KSO) must fill in the form of qualification according to their business qualifications. Especially for construction work and some other services that are valued at more than Rp.2,500,000,000.00 (two billion five hundred million rupiahs), the lead firm of a partnership must have Basic Capability (KD) that is sufficiently in accordance with the sub-field of competition competed (Appendix Chapter III / V section B.1.g.3) g)), for the overall value of work (Article 20 paragraph (4)).
Nevertheless the fulfillment of the requirements of human resources (experts), capital, equipment, and other facilities needed in the procurement of goods / services can be fulfilled by all members of the partnership in accordance with the scope of work that is their responsibility.
Collaboration agreements for Providers that make partnerships (KSO) are submitted in the bidding document (Appendix Chapter III / V section B.1.d.2) e)). Thus prospective bidders do not have to register together as KSO at the time of registration.
The construction work service provider is required to have a financial support statement from the state / private bank to participate in the procurement of construction work with a value of at least 10% (ten percent) of the package value of both small and non-small businesses (Attachment III part B.1.g.3 ) j)), whereas for service providers that use the KSO scheme, financial support is delivered by each member of the partnership in accordance with the amount of the value of the work to which he is responsible.
Provisions regarding the portion (percentage) of the lead firm's work and the KSO member firm are not regulated in Presidential Regulation No.54 of 2010.
In the event that there is a subcontracting or Cooperation Operation (KSO) work, then the data included in the Qualification Form must be accompanied by a contract signed by the parties (provider and employer). If the work is not supported by a contract and / or proof of payment of taxes from the work, then the data is declared invalid. The said provider is declared not to meet the qualification (fall) requirements.
If there are participants who register with the KSO scheme, each KSO member must fulfill all qualification requirements in accordance with the portion of his responsibilities. But the KD requirements must be met by the lead firm alone for the overall value of the work.
Providers for consultancy services must have the ability in the competed sub-field of work. Thus the lead firm and members for the work of consulting services that use the KSO scheme must have the ability in each sub-sector of work in accordance with the portion of their responsibilities in the future. If it is not suitable, then the participant (KSO) is declared a qualifying deceased.
The partnership arrangement (JO) is submitted no later than before the deadline for submission of bids (for post-qualification), and the deadline for returning the qualification documents for prequalification.
In the event that the goods supplier engages in a partnership, the agreement governing the partnership (partnership agreement) which includes among others the responsibility of the parties, the percentage of partnerships, and the lead firm, must be agreed upon and made prior to the submission of bids.
If referring to Presidential Regulation No.54 of 2010 concerning Government Procurement of Goods / Services, no provisions regarding joint operations are found, where the Provider provides 100% of the budget needed and then K / L / D / I provides a certain percentage of compensation to the Provider. All government agencies (K / L / D / I) must follow the provisions of Presidential Regulation No.54 of 2010 for the procurement of goods / services in their work units, including BLU. Given the wealth of BLU has not been separated from the country's wealth.
Letter of partnership agreement / joint operation must be made on seal paper.
In the case of a provider conducting a partnership (KSO), the agreement governing the partnership (partnership agreement) must be submitted in an administrative document at the time of bid submission. The document contains, among other things, agreements that govern the responsibilities of the parties, the percentage of partnerships, and the partnership leader (lead firm). Registration can be done by each member of the partnership.
***** BUSINESS GREETINGS *****
Company {Perseroan} {NRi PSM Group international}
General Supplier and Contractor
SK.MENKEH & HAM RI AHU-0052706-AH.01.15 Tahun 2019
SK.MENKEH & HAM RI C-484.HT.03.01-th.03-INFINITE.SK.PSPN 2099/ORG/PEN/13.
SIUP : 503/10764.4/436.6.11/2013-INFINITE
NIB 9120207751094
SK.MENKEH & HAM RI C-484.HT.03.01-th.03-INFINITE.SK.PSPN 2099/ORG/PEN/13.
SIUP : 503/10764.4/436.6.11/2013-INFINITE
NIB 9120207751094
Foundation {Yayasan} PETUAH ORANG TUA PEDULI IDE
Education, Social and Health Foundation
Acting Prosecutor Prof.DR.Dr.Hc.KH.Abdul Rasyid,S.H.,M.Hum.,MM.,PhD
Ref.RM.79318728 Ref.RM.SD002801
Ref.RM.79318728 Ref.RM.SD002801
Notary Deed Herman Soesilo, S.H.
SK. MENKEH dan HAM RI
No. C-1815.HT.03.01-Th.2002.Tanggal 08 November 2002
SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 502-XVII-2006. Tanggal 18 Desember 2006
Tanggal 1 Agustus 2013. Nomor. 4
Institution {Lembaga} PERKUMPULAN PEMUDA PEDULI IDE
Contractor and Consultant
Yang Berhubungan dengan Industri (YBDI)
Notary Deed Dadang Koesboediwitjaksono, S.H.
SK. MENKEH dan HAM RI
No. C-484.HT.03.01 – Th. 2003
Tanggal 21 Februari 2008. Nomor. 5
NPWP:72.743.537.2-615.000